Bahlil Blak-blakan Soal Dugaan Minta Upeti Izin Tambang ke Pengusaha

JAKARTA – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia blak-blakan soal tuntutan rasa hormat dari para penambang yang dicabut izin usaha pertambangan (IUP). Bahlil menduga ada pihak yang sengaja menggunakan namanya untuk meminta sesuatu kepada pengusaha guna menghidupkan kembali IUP nikel.

“Kemarin diberitakan di beberapa media, tadi di salah satu media ada yang mengatasnamakan saya, orang dalam atau ada yang mencurigai saya, meminta nafkah atau IUP nikel”. jelas Bahlil saat rapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Senin (4 Januari 2024).

Baca Juga: Menteri ESDM Tegaskan Bahlil Cabut 2.051 Izin Pertambangan

Bahlil mengatakan kepada media, pihaknya menyeret namanya ke Dewan Pers. Bahlil mengatakan Dewan Pers telah memutuskan bahwa media harus meminta maaf dan menggunakan hak yang proporsional untuk melakukan klarifikasi.

Tak hanya itu, Bahlil mengaku telah melaporkan dugaan IUP permainan tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Barescrim) Polri agar bisa diselidiki secara serius.

“Namun tidak ada kebohongan di antara kita, menurut saya hal ini perlu kita ungkapkan agar kita tidak bingung,” tegasnya.

Bahlil menjelaskan, ada 2.078 IUP yang diusulkan untuk dicabut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.051 IUP dicabut dan 585 IUP dibatalkan. Saat itu, ada 33 IUP yang diaktifkan yaitu tambang nikel.

Jadi, menurut pemberitaan media nasional, diduga ada 33 IUP nikel yang diaktifkan, yaitu untuk membayar upeti, tapi saya belum yakin memberikan upeti kepada masyarakat saya, ujarnya. Dalam hal ini gugus tugas. Jadi biarlah berproses. Jadi 33 orang ini kita panggil untuk kita tes, ini data yang benar karena kemarin sudah saya klarifikasi ke media, jelas Bahlil.

Baca Juga: DPR Minta Pansus Usut Dugaan Penghormatan Bahlil Lahadalia

Dia mengatakan, ada juga proses litigasi terkait dugaan IUP permainan tersebut. “Sekarang pemeriksaannya berjalan karena menyangkut nama baik saya dan nama organisasi yang saya pimpin. Jadi, kasus ini harus dibuka secara jujur ​​agar tidak ada ide-ide aneh yang masuk,” ujarnya.