P3K Adalah Singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Ini Bedanya dengan PNS

Read Time:5 Minute, 44 Second

petdir.us, Jakarta P3K merupakan kependekan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebuah istilah yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Perbedaan dengan PNS menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri, mulai dari gaji hingga status pekerjaan. Apa sebenarnya yang membedakan P3K dengan PNS di dunia birokrasi pemerintahan? Dengan membahas perbedaannya, akan terungkap bagaimana peran kedua status tersebut dalam dinamika ketenagakerjaan di sektor publik.

P3K merupakan singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, suatu jabatan yang mengundang pertanyaan bagaimana mekanisme kontrak dibandingkan dengan status PNS tetap. Kita akan melihat perbedaan penerimaan dan pengelolaan gaji dan tunjangan bagi P3K dengan PNS, serta menelusuri esensi dinamika struktural yang mengatur hubungan kerja dalam lingkup administrasi publik.

P3K merupakan singkatan dari pegawai pemerintah yang memiliki kontrak kerja, namun di balik singkatan tersebut terdapat nuansa mendalam tentang bagaimana otoritas memposisikan kedua unit tersebut dalam rantai birokrasi modern. Apa implikasi status ketenagakerjaan ini terhadap stabilitas dan efisiensi pelayanan publik? Hal seperti inilah yang menjadi titik fokus penting untuk mendalami kompleksitas dunia ASN saat ini.

Untuk lebih jelasnya petdir.us rangkum dari berbagai sumber berikut pengertian dan perbedaan P3K dan PNS, Jumat (7/6).

PPPK atau pegawai negeri dengan kontrak kerja merupakan salah satu jenis aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki perbedaan signifikan dengan PNS. PPPK direkrut berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PPPK. Mereka merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah. Bedanya, PPPK pasti didasarkan pada perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu yang menjalankan tugas dan jabatan pemerintahan.

Singkatnya, PPPK adalah pegawai kontrak yang direkrut pemerintah untuk menjalankan tugas dan jabatan publik. Mereka bisa ditempatkan di berbagai instansi pemerintah, seperti kementerian, sekolah negeri, kampus negeri dan lain sebagainya. PPPK mempunyai peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan dan program pemerintah dengan status pekerjaan yang lebih fleksibel dibandingkan PNS.

Saat ini PNS atau PNS masih menjadi primadona di kalangan berkembangnya start-up atau perusahaan swasta. Mereka berstatus lebih tetap karena telah memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat secara tetap oleh pejabat pembina PNS untuk mengisi jabatan di pemerintahan. Pegawai negeri sipil juga merupakan warga negara Indonesia yang berhak menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan golongan kepangkatannya.

Jadi, perbedaan utama antara PPPK dan PNS terletak pada status pekerjaan dan rekrutmen. Untuk lebih jelasnya, berikut 7 perbedaan P3K dan PNS:

Perbedaan signifikan antara PNS dan PPPK salah satunya terletak pada batasan usia untuk melamar. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan (PP) Nomor 11 Tahun 2017, seseorang dapat melamar menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) jika berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Saat ini, untuk melamar PPPK, aturan yang berlaku diatur dalam Pasal 16 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Usia minimal pelamar PPPK adalah 20 tahun, namun ada penyesuaian usia maksimal yang berbeda dengan CPNS. Usia maksimal pelamar PPPK adalah satu tahun sebelum batas usia tertentu untuk jabatan atau pelatihan. Misalnya, batasan usia suatu jabatan tertentu adalah 40 tahun, maka pelamar PPPK untuk jabatan tersebut harus berusia maksimal 39 tahun. 2. Kedudukan hukum

Selain perbedaan batasan usia melamar, terdapat juga perbedaan kedudukan hukum antara PNS dan PPPK. PNS mempunyai kedudukan yang lebih luas dalam struktur pemerintahan, karena mereka dapat menduduki semua jabatan pemerintahan. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan tidak ada batasan khusus mengenai jabatan apa saja yang boleh diisi oleh PNS.

Saat ini, PPPK mempunyai cakupan jabatan yang lebih terbatas. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam peraturan negara dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk Reformasi Birokrasi. PPPK tidak diperkenankan mengisi jabatan pimpinan senior senior (JPT) yang termasuk dalam kategori jabatan strategis dalam struktur pemerintahan. Meski sama-sama bekerja di sektor publik, namun PNS dan PPPK memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal batasan usia melamar dan jabatan hukum yang mengatur jabatan yang boleh diisi. 

Dalam konteks usia pensiun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara PNS dan PPPK. Bagi PNS, usia pensiun berbeda-beda tergantung jenis jabatannya. PNS pensiun pada usia 58 tahun, sedangkan PNS pensiun pada usia 60 tahun. Bagi pejabat fungsional, usia pensiun ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, PPPK memiliki aturan tersendiri mengenai usia pensiun berdasarkan jenis jabatan. Pejabat fungsional kategori Ahli Muda, Ahli Utama, dan Keterampilan PPPK pensiun pada usia 58 tahun. Pengurus senior PPPK dan PNS menengah memasuki usia 60 tahun. Saat ini, usia pensiun jabatan fungsional ahli kepala PPPK adalah 65 tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian usia pensiun sesuai dengan karakteristik dan tanggung jawab jabatan yang dijabat oleh PNS dan PPPK. 4. Pemutusan hubungan kerja

Kedua golongan, baik PNS maupun PPPK, memiliki tata cara pemutusan hubungan kerja yang berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi yang muncul. Pemberhentian dengan predikat pasti atau pemberhentian dengan hormat merupakan prosedur yang lazim dilakukan.

Pejabat atau PPPK dapat diberhentikan dengan hormat karena beberapa keadaan, antara lain meninggal dunia, atas kemauan sendiri, perampingan organisasi, atau karena cacat lahir/ batin sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Ada perbedaan yang signifikan dalam kondisi pemecatan yang adil jika menyangkut usia pensiun. Pejabat diberhentikan secara sukarela apabila telah mencapai usia pensiun yang ditentukan, sedangkan PPPK diberhentikan dengan hormat bila jangka waktu kontrak kerja telah berakhir.

Perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK terletak pada status kepegawaiannya. Pejabat berstatus pegawai tetap dengan jabatan yang diamanahkan secara tetap oleh PNS untuk pengembangan PNS. Sedangkan PPPK bekerja dengan status kontrak yang durasinya disesuaikan dengan waktu yang diinginkan.

Masa kerja PPPK paling singkat adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja yang dilakukan. Pembedaan tersebut menggambarkan karakteristik masing-masing status pekerjaan dalam konteks kepegawaian di lingkungan pemerintahan. 6. Gaji dan tunjangan

Perbedaan PNS dan PPPK yang pertama terletak pada gaji dan tunjangan yang diterimanya. Meski komponen pendapatan yang diterima keduanya serupa, namun dasar hukum gaji dan tunjangan PNS berbeda dengan PPPK.

Pejabat dan PPPK menerima penghasilan yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain: Gaji Pokok Pensiun Kinerja Pensiun Hewan Pensiun Keluarga Pensiun Makanan Pensiun Jabatan Pensiun Kinerja (untuk PNS/PPPK di pusat) Penghasilan tambahan (PNS/PPPK di daerah) Pensiun Resiko/Bahaya (untuk jabatan PNS/PPPK tertentu ) Tunjangan khusus (PNS/PPPK dengan syarat khusus) Tunjangan profesi (untuk guru dan dosen)

Komponen penghasilan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil. Saat ini gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan Peraturan Negara Nomor 49 Tahun 2018. 7. Proses rekrutmen atau tahapan seleksi

Proses rekrutmen atau tahapan seleksi PNS dan PPPK juga mengalami perbedaan yang signifikan. Calon yang ingin menjadi PNS harus melalui tiga proses seleksi, yaitu seleksi Administrasi, Seleksi Keterampilan Dasar (SKD), dan Seleksi Keterampilan Lapangan (SKB).

Saat ini proses seleksi PPPK hanya terdiri dari dua tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pada tahap seleksi kompetensi, pelamar PPPK akan menjalani tes di tiga bidang, yaitu manajerial, teknis, dan sosial budaya, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Sneak Peek ASUS ROG Phone 8 yang Segera Meluncur 20 Maret 2024 
Next post Begini Cara Buat Surat Keterangan Tidak Mampu untuk Daftar KIP Kuliah 2024