Menparekraf Sandiaga Uno Tanggapi Isu Tapera: Ini Pil Pahit yang Harus Kita Ambil

Read Time:3 Minute, 27 Second

petdir.us, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menanggapi isu pelestarian perumahan rakyat (Tapera) yang ditentang banyak pihak. Ia menegaskan, kebutuhan akan perumahan rakyat memang ada, sehingga harus dipersiapkan dari sekarang.

“Kalau kita tunda terus, Gen Z tidak akan pernah bisa punya rumah. Saya jamin. Kalau tidak mendapat dukungan dana lebih lanjut, Gen Z tidak akan bisa punya rumah,” kata Sandy dalam pertemuan tersebut. . IndoBisa di Sarina, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Ia melanjutkan, “Ini adalah pil pahit yang harus ditelan… Ini bukan hal yang populer, tapi kita semua harus (bersatu).

Menparekraf mengakui, tekanan perekonomian yang dihadapi masyarakat saat ini, terutama di lapisan terbawah, semakin berat. Biaya hidup sehari-hari, termasuk biaya kesehatan, biaya sekolah, dan biaya makanan, meningkat hampir tak terkendali. Oleh karena itu, Sandi menilai perlu dicari mekanisme yang cocok untuk mengumpulkan Tapera.

“Anda tidak bisa menyerahkan semuanya pada pekerja, tapi Anda tidak bisa menyerahkan semuanya pada pemerintah, tapi (satu hal) saya sebut kemitraan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan negara-negara lain yang ikut dalam “taper” mempunyai model pembagian beban. Karyawan, pemerintah, dan pengusaha diharapkan memakainya dengan bagian yang sesuai dengan kemampuannya.

Ia juga mengatakan, aturan pungutan tidak bisa digeneralisasikan ke semua pihak. Pasalnya, kondisi perusahaan juga berbeda. “Ada beberapa perusahaan karena bisnisnya menghasilkan banyak uang. Namun, ada juga yang kesulitan, terutama perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Itu harus dicari keseimbangannya,” ujarnya.

Sandi menegaskan, Tapera harus bersifat wajib bagi semua pihak. “Kalau tidak diwajibkan, hanya mereka yang mampu atau tidak sukarela menyediakan tempat tinggal yang cukup,” beralasan.

Ia mengatakan, harus ada kebijakan yang menjamin keamanan kepemilikan rumah bagi generasi mendatang. Menparekraf menyampaikan, negara lain sudah memiliki skema taper yang dijalankan oleh beberapa institusi, sehingga penghematannya akan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh inflasi dan kenaikan biaya pembangunan rumah.

Namun dia membuat pengecualian. “Harus dikelola secara profesional, harus transparan, kita harus tahu instrumen apa yang dibeli, dan harus ada pasar sekunder dan tersier untuk menjaga likuiditas.”

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) meminta pemerintah mengkaji ulang dan merevisi kebijakan pajak Tapera. Berdasarkan aturan tersebut, iuran peserta ditetapkan sebesar tiga persen dari gaji atau upah peserta, atau penghasilan bagi wiraswasta.

 

Mengutip kanal bisnis petdir.us, Ketua Umum APINDO Cinta V. Kamdani mengatakan dunia usaha menghormati tujuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Namun, ia meyakini Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah) Nomor 21 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 20 Mei 2024 tentang Perubahan Perlindungan Perumahan Rakyat (Tapera) Nomor 25 Tahun 2024 mengubah program yang sudah ada.

“PP .21/2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024, kami pertimbangkan duplikasi program yang sudah ada, yaitu tambahan tunjangan tenaga kerja untuk perumahan karyawan (MLT) Jaminan Hari Tua BP Yamsostek berlaku bagi peserta BP. (JHT) Kami yakin Tapera “Ini bisa dilaksanakan sesuka hati. Pekerja swasta tidak boleh ikut karena pekerja swasta bisa mendapatkan manfaat dari program MLT BP Jamsostek,” kata Sinta dalam konferensi pers yang digelar di kantor APINDO (31/5/2024).

Dengan begitu, APINDO dan KSBSI menyarankan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan yang maksimal 30 persen sesuai PP, sekitar Rp138 triliun. Ia mengatakan aset JHT senilai Rp460 triliun digunakan untuk program MLT perumahan bagi pekerja karena ketersediaan dana MLT terlalu besar dan pemanfaatannya dinilai belum maksimal. .

Sementara itu, Presiden KSBSI Ellie Rosita Silaban menjelaskan pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan dana MLT BPJS Ketenagakerjaan untuk program kepemilikan rumah bagi pekerja yang belum memiliki tempat tinggal.

Oleh karena itu, kami meminta pemerintah setidaknya merevisi Pasal 7 dari wajib menjadi sukarela, kata Ellie. “Penerapan UU Taper tidak menjamin pekerja yang terkena PHK sejak usia 20 tahun hingga pensiun akan bisa mendapatkan rumah untuk ditinggali.”

Belum lagi sistem hubungan kerja yang masih fleksibel (kerja kontrak). Masih jauh dari harapan kita bisa menyejahterakan buruh. UU Taper menurut kami bukan UU yang relevan. Tidak perlu. untuk memaksanya berlaku sekarang,” jelasnya. .

Dalam acara tersebut, APINDO dan KSBSI juga mengungkapkan akan membentuk tim untuk menyiapkan kertas posisi menyikapi kebijakan Tapera. Pada Senin, 20 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2024 tentang Perubahan Atas WB Nomor 25 Tahun 2020. Klasifikasi kelompok yang wajib mengikuti program ini adalah pekerja ASN, TNI, POLRI, pekerja BUMN/BUMD, dan pekerja swasta.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Kemenkominfo Ungkap Kunci Bangun ‘Society 5.0’
Next post Teknologi Cloud Mudahkan Akses dan Memonitor Aktivitas Pajak