Kurikulum Merdeka Dinilai tak akan Efektif Jika Tata Kelola Guru Belum Dibereskan

Read Time:2 Minute, 1 Second

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penerapan kurikulum independen sebagai kurikulum nasional yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dianggap meleset. Permasalahan manajemen guru diyakini dapat menghambat implementasi kurikulum yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di tanah air. 

Ketua Komite X DPR RI Syaiful mengatakan, “Masalah guru yang tidak terselesaikan akan menghambat efektivitas penerapan kurikulum mandiri.” Pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyelesaian manajemen guru sebelum menerapkan kurikulum baru termasuk kurikulum baru. Dalam Firman Tuhan, Kamis (28/3/2024). 

Tuhan berfirman, kurikulum pendidikan di Tanah Air tidak akan efektif jika pemerintah tidak memperbaiki manajemen guru. Mulai dari persoalan cakupan kesejahteraan, pemerataan, hingga peningkatan kualitas guru secara berkala.

“Sekarang kita ada ketidakpastian kapan Program Satu Juta Guru Honorer akan selesai dan diubah menjadi PPPK, dan kita juga menghadapi disparitas jumlah guru dari satu kabupaten ke kabupaten lain, serta literasi digital di antara mayoritas guru. Indonesia,” ujarnya. 

Sekadar informasi, penetapan kurikulum mandiri sebagai kurikulum nasional berkaitan dengan Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-Kanak ke-12 Tahun 2024, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penerapan Kurikulum Mandiri dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2024/2025 dengan memperhatikan persiapan lembaga pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan masa transisi hingga tiga tahun. 

Tuhan mengatakan sejumlah permasalahan dalam manajemen guru menghambat efektifitas implementasi kurikulum pendidikan. Baik Kurikulum 2023, Kurikulum 2013, Kurikulum Transisi, maupun Kurikulum Mandiri. 

“Bagaimana guru bisa fokus mendidik anak-anak di seluruh negeri dengan baik jika mereka mendapat honor Rp 300.000 per bulan?” Atau bagaimana mereka bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman jika mereka tidak jelas kapan dilantik menjadi PPPK? 

Kebijakan PKB ini mengungkapkan bahwa guru di program studi mandiri berperan penting dalam menciptakan skenario pembelajaran yang berbeda. Mengembangkan skenario pembelajaran yang berbeda merupakan suatu keharusan karena RPP mandiri meningkatkan sekolah sebagai sarana pengembangan kemampuan dan karakter setiap siswa.

“Untuk menciptakan skenario pembelajaran yang terdiferensiasi ini, guru harus mampu menyusun Tujuan Pembelajaran (TP), membentuk Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), menyusun kriteria pencapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) dan membuat modul pembelajaran.” Di sisi lain, mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kurangnya kesejahteraan,” jelasnya. 

Kurikulum Merdeka juga mengharuskan guru memiliki literasi digital yang memadai, kata Tuhan. Hal ini terjadi karena Platform Merdeka Belajar (PPM) memiliki sejumlah aplikasi digital yang mendukung penerapan Kurikulum Merdeka. 

Menjamurnya aplikasi digital sendiri menjadi permasalahan akibat rendahnya literasi digital di kalangan guru di Indonesia. Selain itu, distribusi infrastruktur Internet yang tidak merata di tanah air juga mempersulit guru dalam mengakses PPM. dikatakan.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Erick Thohir Titip Pesan Ini
Next post Pemkab Buol Tawarkan 30 Juta Tiap Bulan untuk Dokter Spesialis