Heboh Main-main Izin Tambang hingga Minta Upeti, Bahlil Beri Respons Begini

Read Time:1 Minute, 32 Second

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia menduga ada oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Menteri Investasi atau Satgas Penanaman Modal dalam pemungutan pajak ilegal terhadap perusahaan pertambangan.

Tudingan ini muncul setelah nama Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadahlia diduga bermain-main dengan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP), menuntut sejumlah uang jika izinnya diperpanjang.

“Kami sedang bicara dengan pimpinan firma hukum saya, kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan ke penegak hukum, apalagi jika ada dugaan pungli, baik atas nama saya maupun atas nama Satgas,” kata Bahlil dalam keterangannya. konferensi pers di kantornya, Senin (18/03/2024).

Bahlil menegaskan tudingan penarikan sejumlah uang IUP yang dicabut merupakan kabar yang tidak pantas. Sebab menurutnya masih ada cara yang digunakan banyak pihak untuk menyerang guna melawan kebijakan hilirisasi.

Berbagai macam godaan atau cara lain akan digunakan untuk mengangkat kebijakan pemblokiran ekspor bahan mentah, termasuk menyerang kami di Indonesia, pungkas Bahlil.

Sebelumnya santer diberitakan, Menteri Investasi/Pimpinan BKPM Bahlil Lahadalia juga diduga bermain-main dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru-baru ini dicabut pemerintah karena dinilai tidak bisa langsung diterapkan di lapangan. .

Dalam kesempatan lain, Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, mengaku pernah mendengar kabar dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bahlil Lahadalia.

Menurut dia, Bahlil meminta sejumlah uang kepada pengusaha pertambangan tersebut sebelum mencabut IUP-nya. Berdasarkan pemberitaan tersebut, Mulyanto meminta KPK segera memeriksa Bahlil.

“Selaku Ketua Satgas Pengelolaan Pertanahan dan Investasi, Bahlil diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mencabut dan mengaktifkan kembali IUP dan HGU lahan kelapa sawit di beberapa daerah,” kata Mulyanto dalam keterangannya (4/3).

Berdasarkan portal MNC, Bahlil Lahadalia menargetkan pencabutan 2.343 IUP mineral dan batubara pada tahun 2022, yang meliputi izin pertambangan mineral emas, nikel, kobalt, batubara, mangan, dan mineral C.

Selain itu, 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) seluas 3.126.439 hektare dan HGU perkebunan seluas 34.448 hektare juga akan dicabut.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Cegah Penyakit Ginjal Akut Seperti di Gambia, BPOM Larang Obat Batuk Pakai 2 Bahan Ini
Next post Mitsubishi Xforce Dapat Harga Spesial di IIMS 2024